Lulusan TN kok nggak masuk Akabri?
Lulusan HI kok nggak masuk Deplu?
Dua pertanyaan tadi adalah yang paling sering muncul saat saya ditanya soal latar belakang pendidikan. Ya, saya adalah sempalan dari jalur “yang seharusnya”: menjadi seorang sipil dan bergerak di bidang konsultansi komunikasi.
Maka setiap saya ditanya dua pertanyaan itu, saya pingin sekali menjelaskan panjang lebar mengenai pekerjaan saya sekarang, bagaimana semuanya tetap terkait erat dengan latar belakang pendidikan saya. Sayang sekali, semua yang bertanya pada saya, tidak punya cukup waktu untuk mendengarkan penjelasan saya.
Menjadi Lulusan TN
Ketika mendengar SMA Taruna Nusantara (TN), bayangan orang pastilah sebuah sekolah yang didirikan, dikelola, dan bergaya militer serta mayoritas lulusannya masuk ke Akademi TNI –orang masih juga menyebutnya sebagai Akabri. Maka saya sebagai seorang sipil pun selalu menjadi pertanyaan.
Padahal kenyataannya, TN didirikan oleh Taman Siswa dan TNI AD, mengambil sisi positif masing-masing: gaya belajar yang tidak hanya mengasah kognitif, dikombinasikan dengan kedisiplinan dan daya juang para tentara. Maka seorang lulusan SMA TN diharapkan mampu kreatif dan berguna bagi masyarakat, bangsa, dan dunia; dengan tetap berdisiplin dan cinta tanah air. Dari dasar itu saja, seorang alumni SMA TN tidak diharuskan menjadi seorang tentara. Selama si alumni memegang teguh wawasan kebangsaan, kejuangan, dan kebudayaan serta berguna bagi masyarakat, bangsa, negara, dan dunia; maka dia masih sah secara nyata sebagai alumni TN.
Fakta & Data
Kedua, TN sejak dahulu kala tidak dikelola oleh TNI AD, namun (mayoritas) oleh para purnawirawan. Saat ini, TN memang masih “meminjam” lahan Akademi Militer untuk lokasi sekolah. Yayasan yang menaunginya juga masih dikelola oleh para purnawirawan TNI. Para purnawirawan ini tentu sudah menjadi seorang sipil, bukan lagi tentara. Sebagai informasi pula, kepala sekolah pertama SMA TN justru seorang profesor dari kalangan sipil. Guru-guru di SMA TN, 95%-nya berasal dari kalangan sipil.
Belum lagi berbicara tentang latar belakang keluarga yang bersekolah di SMA TN: mayoritas berasal dari sipil. Saya bertanya pada angkatan termuda yang saat ini bersekolah di SMA TN. Di graha (asrama) siswa ini, hanya 3 dari 34 orang yang orang tua mereka berasal dari militer.
Terakhir, hanya 30% lulusan TN yang melanjutkan pilihan ke militer, 70% sisanya memilih jalur sipil. Bahkan ada sebuah angkatan yang hanya kurang dari 10 orang lulusannya melanjutkan ke jalur militer.
Jadi… lulusan TN kok nggak masuk Akabri? Ya nggak masalah.
Menjadi Lulusan HI
Beranjak ke pertanyaan kedua. Apa sih HI itu? HI itu singkatan dari (Ilmu) Hubungan Internasional, sebuah jurusan yang katanya paling bergengsi di dunia sosial. Mahasiswa HI selalu dikatakan cas cus bicara bahasa asing, sering ke luar negeri, jago analisis masalah politik internasional, dan lain sebagainya. Dari semua katanya itu…. maka sudah selayaknya semua orang berharap kalau lulusan HI harus jadi seorang diplomat. Apalagi di masa lalu, saat yang namanya HI baru ada di beberapa universitas negeri ternama, lulusannya pasti langsung direkrut jadi pegawai Kemenlu –masih banyak yang memanggilnya Deplu.
Padahal… HI itu pasti berada di bawah rumpun Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, dari judulnya saja, mahasiswa dan lulusan HI berarti harus paham masalah sosial dan masalah politik. Mau tingkat desa/kelurahan, kota, provinsi, negara, atau planet; ya harus paham dan berhubungan dengan sosial dan politik. Kecuali nanti di masa depan, nama rumpunnya berubah jadi Ilmu Sosial Internasional dan Ilmu Politik Internasional; maka bolehlah hanya terkait ke masalah internasional.
Kedua, di HI itu –karena alasan sosial politik tadi, isinya adalah bahasan semua masalah yang terkait dengan sosial politik. Dari masalah HAM, lingkungan, energi, sampai hukum. Bahkan sejarah sosial politik Indonesia pasti jadi makanan wajib. Artinya? Kalau saya memilih topik lingkungan, mengambil pelajaran dari Norwegia tentang cara inventarisasi hutan supaya pemerintah mudah membuat keputusan, kemudian saya pergi di sebuah desa terpencil di Indonesia dan bekerja sama dengan Perhutani dalam melakukannya; apakah saya menyalahi khittah sebagai lulusan HI?
Mencari Relevansi
Ketiga, kalau orang berharap lulusan HI itu masuk ke Deplu, berarti orang itu tadi berharap si lulusan HI bisa mempromosikan Indonesia, melindungi WNI di luar negeri, bekerja/berinteraksi dengan masyarakat dunia, plus mempengaruhi kebijakan supaya lebih pro rakyat Indonesia kan? Kalau saya bisa melakukannya tanpa harus menjadi pegawai Deplu, apakah saya bukan seorang HI (yang masuk Deplu) sejati?
Terakhir, dunia sudah jauh menyatu, globalisasi sudah sampai ke segala lini. Masyarakat Ekonomi ASEAN sudah akan mulai kurang dari satu bulan lagi. Artinya… Fakultas Ekonomi sudah tidak butuh jurusan HI. Mereka sudah berpikiran dan terkoneksi global untuk mengurus ekonomi internasional, untuk bernegosiasi langsung dengan pemain ekonomi asing. Jurusan Ilmu Politik misalnya, sudah membicarakan dan membandingkan perpolitikan Indonesia dengan negara asing. Ilmu Hukum? Mereka sudah sangat paham dan ahli dengan hukum internasional. Jadi apa yang dipelajari HI sudah tidak ekslusif lagi bukan? Kalau masih tanya kenapa lulusan HI tidak masuk Deplu, kenapa tidak tanya juga kenapa lulusan Hukum Internasional tidak masuk Deplu; bukankah Indonesia lebih butuh orang yang bisa berargumen hukum saat bersengketa mengenai batas wilayah.
Lulusan HI kok nggak masuk Deplu? Ya nggak masalah.
Menjadi Sempalan is Okay
Nah kemudian, kalau saya ini sebagai lulusan HI dan TN dengan pekerjaan sekarang ini bisa berinteraksi dengan orang asing, (lumayan) cas cis cus bahasa asing, (lumayan) bisa mempengaruhi kebijakan lewat banyak cara, setia pada Indonesia, selalu berdisiplin waktu dan taat peraturan, tidak pernah berhenti belajar, berusaha yang terbaik (membantu) mengurangi pengangguran, plus tidak membuang sampah sembarangan; apa saya bukan lulusan TN dan HI yang (semoga) sejati?